Antara Bisnis Batu Bara dan Politik Indonesia

Coalruption : Elite Politik dalam Pusaran Bisnis Batu Bara. Sumber : Greenpeace.org

“Aliran dana dari pengusaha batu bara dalam perhelatan demokrasi akan menyandera pemenang pemilu untuk berpihak pada keuntungan bisnis semata, dan abai pada keberlanjutan. Bahkan kebijakan-kebijakan yang dibuat akan memudahkan bisnis ini, meski lebih banyak dampak buruknya bagi negara,” Begitulah ujar Iqbal Damanik, peneliti Auriga. 

Dalam perhelatan demokrasi 2019 ini terlihat sangatlah panas, serta mengundang pembicaraan berbagai rencana pembangunan Indonesia 5 tahun ke depan. Mulai dari pembahasan ekonomi, pendidikan, kesejaterahan, dan ideologi bangsa juga ikut dibawa, unsur SARA pun ikut di sini.

Tetapi ada yang menarik dalam pergunjingan masalah politik. Tepat 15 Januari 2019, Green Peacem Auriga, JATAM, ICW membentuk sebuah koalisi #Bersihkan Indonesia mendesak dan memberikan desakan kepada para calon presiden untuk mengakhiri praktik korupsi politik di dalam bisnis energi batu bara. Koalisi #Bersihkan Indonesia menjelaskan korupsi politik di batu bara dalam berbagai hal telah membelenggu pilihan-pilihan energebersih dan menjauhkan masyarakat atas udara bersih dan lingkungan yang sehat.
.

Aksi Greenpeace, Auriga, JATAM, dan ICW.

Dalam  Laporan Coalruption: Elite Politik dalam Pusaran Bisnis Batu bara, menjelaskan bahwa bisnis batu bara bisa semakin besar karena dikendarai oleh para elit politik. Batu bara juga menjadi salah satu sumber pendanaan politik terpenting baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Di tingkat provinsi dan kabupaten, pilkada langsung dalam konteks desentralisasi memerlukan pendanaan politik yang tidak sedikit. Uang dari bisnis pertambangan batu bara kemudian mengisi kebutuhan pendanaan bagi para kandidat dalam pilkada. KPK dan organisasi masyarakat sipil mencatat adanya kenaikan tajam jumlah izin pertambangan saat kampanye pilkada atau segera setelah pilkada selesai.
.

Sumber : greenpeace.org

Aksi yang digelar  di depan Gedung Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Jakarta ini menjelaskan bahwa Pemain kunci di industri batu bara memainkan peranan penting dalam pemilihan presiden 2019, baik di tim kampanye Joko Widodo-Ma’ruf Amin maupun Prabowo SubiantoSandiaga Uno. Para calon dan tim inti kampanye berbisnis dan terkait dengan sektor batu bara.
.

“Korupsi politik, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum hanya menjadi ajang merebut kuasa dan jabatan serta menangguk kekayaan. Pesta demokrasi lima tahunan ini juga menjadi kesempatan bagi para pebisnis batu bara melakukan praktik ijon politik untuk mendapatkan jaminan politik demi melanggengkan usaha mereka di daerah,” kata Kepala Pengkampanye JATAM Melky Nahar.

 Batu bara merupakan sumber energi kotor, di mana banyak negara justru berlomba mengurangi pemakaian batu bara sebagai sumber energinya. Sedangkan kenyataannya Indonesia justru tidak, di sektor pertambangan batu bara justru menjadi tempat dalam bauran energi nasional yang besar.
.
Dalam peta Kebijakan Energi Nasional, porsi batu bara sekitar 30 persen dalam proyek ekspansi listrik ambisius 35 KW. Tahun 2018 produksi batu bara bertambah menjadi 500 juta, sedangkan dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 harus dirunkan produksi batu bara menajdi 406 juta ton.

Aksi #BersihkanIndonesia. Sumber greenpeace.org

.
Ketergantungan Indonesia terhadap energi kotor ini perlu diperhatikan dengan serius. Energi kotor ini akan merusak lingkungan dan ekosistem yang ada jika tidak dilakukan dengan benar dan terhalang oleh praktik korupsi. Kiranya kita harus menyusun peta jalan untuk menutup bisnis pertambangan batu bara di Indonesia. Dampak terhadap lingkungan dan komunitas, pembangunan yang tidak berkelanjutan, dan konflik sosial yang timbul akibat pertambangan batu bara sangat luas dan tidak dapat dihindari. Sebuah peta jalan harus dibuat untuk melakukan transisi energi dari batu bara ke energi bersih dan terbarukan. Pemilih harus mendorong para kandidat calon presiden menajuh dari batu bara.